artikel

Nama Penulis : Herry Subagyo (Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R), Bogor
Tanggal terbit : I - No. 11 - Januari 2003
Judul : PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT DI ERA OTONOMI DAERAH

Krisis moneter yang mengguncang iklim usaha (ekonomi) nasional beberapa tahun terakhir semakin menyadarkan banyak pihak akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebuah paradigma pembangunan yang tidak memutlakkan dasar pertumbuhan pada peran penguasa-penguasa ekonomi, melainkan pada semua pihak terutama pada peran ekonomi rakyat.

Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada Daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.
Lahirnya kedua UU ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari Pemerintah Pusat, namun justru Pemerintah Daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat setempat. UU ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat (IDT, misalnya) didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya. Tantangan, bahwa daerah mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh.

Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi rakyat di era otonomi daerah ?

Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang terorganisasi secara teritorial, maka pemberdayaan (ekonomi rakyat) tidak bisa hanya dikonsepkan dari atas (sentralistis). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan. Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keuntungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang diciptakan oleh Orde Baru adalah lebih merupakan alat kontrol birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan diwujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian persoalan pengembangan ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Untuk itu mesti tercipta iklim politik yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat. Di tingkat desa dan kecamatan bisa dimulai dengan pendemokratisasian pranata sosial dan politik, agar institusi seperti LKMD (di tingkat kelurahan) dan UDKP (di tingkat kecamatan), benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Kalau tidak, perlu difasilitasi pembentukan lembaga baru yang inklusif dan partisipatoris di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjadi patner dan penekan birokrasi desa dan kecamatan agar memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat.

Tanpa adanya restrukturisasi kelembagaan di tingkat kelurahan dan kecamatan, maka pemberdayaan ekonomi rakyat sulit terwujud. Contohnya saja, ketika kelembagaan politik yang ada diserahi untuk mengambil keputusan mengenai implementasi program JPS, banyak sekali jatah bantuan yang tidak mencapai target rakyat miskin. Masalahnya karena memang akses informasi dan kedekatan pada kekuasaan politik di desa justru membuat kalangan kelas menengahnya yang menikmati bantuan.
Bagaimana mewujudkan hal tersebut di era perubahan ini ? Jika boleh disebut sebagai masa transisi dari era sentralistis ke era otonomi, yang terjadi adalah “kegelisahan” sebagai akibat belum dipahaminya konsep otonomi secara utuh.
Hasil kunjungan di Kota Yogyakarta dalam rangka kajian kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan mendapati suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam BKM yang setidaknya dalam 2 tahun terakhir sukses mengelola dana lewat proyek P2KP. Kunci sukses kelompok ini ada pada pengelolaanya yang mandiri terlepas dari unsur pemerintahan, selain peran pengelola (pengurus) sangat penting. Sukses dalam arti bagaimana kelembagaan ini mampu menjangkau masyarakat miskin sesuai kriteria yang mereka tetapkan, di sisi lain dana yang dikelola mampu berkembang.
Era otonomi juga telah membawa sejumlah “perubahan” mendasar di aras desa dan kelurahan, khususnya dalam menyikapi program. Perubahan itu terlihat dari tata hubungan antara elite desa (Kades, Lurah, LKMD, LMD, BPD, dsb) dengan unsur-unsur masyarakat. Kasus suatu BKM di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta merupakan salah satu contoh.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Klitren Mandiri, dibentuk pada tanggal 12 Januari 2002 bertempat di Kantor Kelurahan Klitren. Pembentukan BKM ini terkait dengan program pemerintah yang berjudul Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, disingkat P2KP. BKM dibentuk melalui suatu pertemuan yang dihadiri oleh Lurah Klitren, LKMD beserta pengurus, Ketua-ketua RW, dan wakil-wakil warga (tokoh). Melalui pertemuan tersebut akhirnya terpilih 9 orang sebagai pengurus BKM. Dalam perjalanannya 4 orang kemudian mengundurkan diri karena kesibukan masing-masing yang kemudian digantikan oleh 3 orang, sehingga sampai sekarang pengurus BKM berjumlah 8 orang. Yang menarik untuk disimak adalah pengelolaan BKM ini mandiri terlepas dari unsur-unsur pemerintahan kelurahan. Bahkan dalam struktur organisasinya tergambarkan bahwa kedudukan Lurah, LKMD, dan Ketua BKM adalah sejajar. Namun dalam kerjanya nampak saling mendukung. Misalnya dalam hal pinjaman kepada anggota kelompok, BKM secara rutin memberikan laporan tertulis tentang posisi pinjaman anggota, siapa-siapa saja yang masih menunggak, serta siapa saja yang pinjamannya lancar. Laporan ini telah dimanfaatkan oleh pihak kelurahan dalam melayani kebutuhan penduduk. Seorang penduduk yang minta pelayanan KTP, tetapi ternyata dari laporan BKM memiliki tunggakan pinjaman, bisa ditegur dan diminta melunasi tunggakannya. Ini menarik mengingat BKM adalah unsur masyarakat, sedangkan kelurahan adalah unsur pemerintah, hal yang sama biasa terjadi untuk “memaksa” orang membayar PBB.
Apa kesimpulan dari sepenggal kasus ini ? Jelas bahwa ekonomi rakyat memerlukan perhatian, dukungan, dan kepercayaan dari pemerintah agar mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mungkin tidak selalu “uang” yang diperlukan, dan kalaupun harus dalam bentuk “uang” kebutuhan mereka jelas berbeda-beda. Hal ini yang penting mendapatkan perhatian. Untuk mengetahui kebutuhan yang berbeda dan beraneka ragam tersebut, mereka mutlak dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain menjamin kesesuaian “program” dengan “kebutuhan”, pelibatan masyarakat juga merupakan wujud dari pemberdayaan. Mereka diberi peluang, diberi akses untuk mampu memilih dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Secara formal pemerintah pusat telah memberi peluang melalui otonomi (UU 22/1999), tinggal bagaimana pemerintah daerah mewujudkan hal ini. Semoga.

Keunggulan : Artikel ini mengulas krisis Moneter yang sedang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir dan membahas tentang otonomi daerah, merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris.
Kelemahannya : tidak menjelaskan perkembangan apa saja yang terjadi di era otonomi daerah yang terjadi pada tahun 2001\
Sarannya : lebih di perjelas lagi dalam pembuatan artikel

kutipan

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

1. Buatlah sebuah kutipan dari sebuah sumber buku dengan satu orang penulis

Jawab :

(T. Hani Handoko, 2000 : Hal 183).

Metode Hungarian merupakan suatu masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja atau personalia, yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Masalah ini disebut masalah penugasan (assignment problem), yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linier programming pada umumnya. Salah satu dari beberapa teknik-teknik pemecahan yang tersedia untuk masalah-masalah penugasan. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungarian yang bernama D. Konig dalam tahun 1916.

(T. Hani Handoko,1996 ;31)

Desain pekerjaan adalah suatu fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi dan keperilakuan.

.( T. Hani Handoko (189,2001).

Jumlah Karyawan Tidak Sama Dengan Jumlah Pekerjaan
Dalam praktek, sering ditemui kasus di mana jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan, sehingga metode Hungarian tidak dapat diterapkan. Untuk memenuhi persyaratan suatu matriks segi empat bujur sangkar, dalam hal jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan, harus ditambahkan karyawan semu (dummy woker). Sebaliknya, bila jumlah karyawan lebih besar daripada jumlah pekerjaan, harus ditambah pekerjaan semu (dummy job). Biaya penugasan untuk karyawan atau pekerjaan semu ini adalah sama dengan nol, karena tidak akan terjadi biaya biaya bila suatu pekerjaan ditugaskan kepada karyawan semu. Dengan kata lain, sebenarnya pekerjaan tersebut tidak dilakukan, atau sebaliknya karyawan menggangur.

2. Buatlah sebuah kutipan dari dua sumber buku dengan masing-masing seorang penulis

Menurut (Edwin B. Flippo dalam T. Hani Handoko 1996 ; 3)

Manajemen personalia adalah perencanaan,pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat.

Menurut (Wendell French dalam T. Hani Handoko 1996 ; 4)

Manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi.

Menurut (Peter Drucker dalam T. Hani Handoko, 1999 : 7)

dalam penartikan dan mendefinisikan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right thing), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things right).

3. Catatan kaki

T. Hani Handoko, Operation Research (Yogyakarta : BPFE). Edisi ke-2

T. Hani Handoko, Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia (Yogyakarta : BPFE , 2000).Edisi Ke-2

T. Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi (Yogyakarta : BPFE,2000)Edisi ke-1

kerangka karangan

Nama :Eka oktafiani
Kelas :3EA06
NPM :11208426

KERANGKA KARANGAN FORMAL
Topik : Pengembangan Sistem Telekomunikasi
Judul : Pengembangan Sistem Telekomunikasi di Indonesia
Tujuan : memperoleh jenis sistem telekomunikasi yang tepat dan
cocok untuk dipakai di Indonesia
Rumusan Masalah : Sistem telekomunikasi apa yang sesuai atau tepat
digunakan di Indonesia untuk menjangkau seluruh wilayah
Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat akan
telekomunikasi dapat terpenuhi.
Aspek yang Diteliti :
a. Keadaan wilayah Indonesia
b. Kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi
c. Berbagai jenis sistem telekomunikasi
d. Sistem-sistem telekomunikasi yang telah ada di Indonesia
e. Keadaan telekomunikasi di Indonesia saat ini
f. Hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan telekomunikasi di Indonesia
g. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan telekomunikasi di Indonesia.
Metode penelitian :
studi pustaka
survey melalui wawancara

pengertian kerangka karangan

KERANGKA KARANGAN

Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur.
1. Manfaat Kerangka Karangan:
a. Untuk menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah.
b. Untuk menyusun karangan secara teratur.

c.Kerangka karangan membantu penulis untuk melihat gagasan-gagasan dalam sekilas pandang, sehingga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal-balik antara gagasan-gagasan itu sudah tepat, apakah gagasan-gagasan itu sudah disajikan dengan baik, harmonis dalam perimbangannya.

d. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Setiap tulisan dikembangkan menuju ke satu klimaks tertentu. Namun sebelum mencapai klimaks dari seluruh karangan itu, terdapat sejumlah bagian yang berbeda-beda kepentingannya terhadap klimaks utama tadi. Tiap bagian juga mempunyai klimaks tersendiri dalam bagiannya. Supaya pembaca dapat terpikat secara terus menerus menuju kepada klimaks utama, maka susunan bagian-bagian harus diatur pula sekian macam sehingga tercapai klimaks yang berbeda-beda yang dapat memikat perhatian pembaca.

e. Menghindari penggarapan topik dua kali atau lebih. Ada kemungkinan suatu bagian perlu dibicarakan dua kali atau lebih, sesuai kebutuhan tiap bagian dari karangan itu. Namun penggarapan suatu topik sampai dua kali atau lebih tidak perlu, karena hal itu hanya akan membawa efek yang tidak menguntungkan; misalnya, bila penulis tidak sadar betul maka pendapatnya mengenai topik yang sama pada bagian terdahulu berbeda dengan yang diutarakan pada bagian kemudian, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Hal yang demikian ini tidak dapat diterima. Di pihak lain menggarap suatu topik lebih dari satu kali hanya membuang waktu, tenaga, dan materi. Kalau memang tidak dapat dihindari maka penulis harus menetapkan pada bagian mana topik tadi akan diuraikan, sedangkan di bagian lain cukup dengan menunjuk kepada bagian tadi.
f. Memudahkan penulis mencari materi pembantu.
g.Dengan mempergunakan rincian-rincian dalam kerangka karangan penulis akan dengan mudah mencari data-data atau fakta-fakta untuk memperjelas atau membuktikan pendapatnya. Atau data dan fakta yang telah dikumpulkan itu akan dipergunakan di bagian mana dalam karangannya itu.
Bila seorang pembaca kelak menghadapi karangan yang telah siap, ia dapat menyusutkan kembali kepada kerangka karangan yang hakekatnya sama dengan apa yang telah dibuat penggarapnya. Dengan penyusutan ini pembaca akan melihat wujud, gagasan, struktur, serta nilai umum dari karangan itu. Kerangka karangan merupakan miniatur atau prototipe dari sebuah karangan. Dalam bentuk miniatur ini karangan tersebut dapat diteliti, dianalisis, dan dipertimbangkan secara menyelurih, bukan secara terlepas-lepas.
2. Pola Susunan Kerangka Karangan
a. Pola Alamiah
a.Susunan atau pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Sebab itu susunan alamiah dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian utama, yaitu berdasarkan urutan ruang, urutan waktu, dan urutan topik yang ada.
b. Pola Logis
b.Pola logis berdasar urutan:
b.1) klimaks – anti klimaks
2) umum – khusus
3) sebab – akibat
4) proses
5) dan lain-lain.
3. Macam-macam Kerangka Karangan
3.
a. Berdasar Sifat Rinciannya:
1) Kerangka Karangan Sementara / Non-formal:
cukup terdiri atas dua tingkat, dengan alasan:
a) topiknya tidak kompleks
b) akan segera digarap
2) Kerangka Karangan Formal:
terdiri atas tiga tingkat, dengan alasan:
a) topiknya sangat kompleks
b) topiknya sederhana, tetapi tidak segera digarap
Cara kerjanya:
Rumuskan tema berupa tesis , kemudian pecah-pecah menjadi sub-ordinasi yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Tiap sub-ordinasi dapat dirinci lebih lanjut. Tesis yang dirinci minimal tiga tingkat sudah dapat disebut Kerangka Karangan Formal.
b. Berdasar perumusan teksnya
1) Kerangka Kalimat
2) Kerangka Topik
3) Gabungan antara Kerangka Kalimat dan Kerangka Topik
4. Syarat Kerangka Karangan yang baik
a. Tesis atau pengungkapan maksud harus jelas.
Pilihlah topik yang merupakan hal yang khas, kemudian tentukan tujuan yang Jelas. Lalu buatlah tesi atau pengungkapan masksud.
b. Tiap unit hanya mengandung satu gagasan.
Bila satu unit terdapat lebih dari satu gagasan, maka unit tersbut harus dirinci.
c. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis, sehingga rangkaian ide atau pikiran itu tergambar jelas.
d. Harus menggunakan simbol yang konsisten.
Pada dasarnya untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk kebiasaan teratur dan sistematis yang memudahkan kita dalam mengembangkan karangan. kali ini kita coba tinjau terlebih dahulu langkah-langkah menyusun karangan satu per satu.

1. Menentukan tema dan judul
Sebelum anda mau melangkah, yang pertama kali dipikirkan adalah mau kemana kita berjalan? lalu bila menulis, apa yang akan kita tulis? Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. kalau tema cakupannya lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkat sedangkan judul lebih pada penjelasan awal (penunjuk singkat) isi karangan yang akan ditulis.
Tema sangat terpengaruh terhadap wawasan penulis. semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, semakin banyak aktifitas menulis akan memperlancar penulis memperoleh tema. namun, bagi pemula perlu memperhatikan beberapa hal penting agar tema yang diangkat mudah dikembangkan. Diantaranya :

a. jangan mengambil tema yang bahasannya terlalu luas.
b. Pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan.
c. Pilih tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh
Kadang memang dalam menentukan tema tidak selamanya selalu sesuai dengan syarat-syarat diatas. Contohnya ketika lomba mengarang, tema sudah disediakan sebelumnya dan kita hanya bisa memakainya.
Ketika tema sudah didapatkan, perlu diuraikan atau membahas tema menjadi suatu bentuk karangan yang terarah dan sistematis. salah satu caranya dengan menentukan judul karangan. judul yang baik adalah judul yang dapat menyiratkan isi keseluruhan karangan kita.
JUDUL
Ada dua cara pembatasan topik judul karangan
-masalah apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan.
- Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik.
- Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas.
- Judul tidak harus sama dengan topik.
- Jika topik sekaligus menjadi judul, biasanya karangan akan bersifat umum dan ruang lingkupnya sangat luas.
- Judul dibuat setelah selesai menggarap tema, sehingga bisa terjamin bahwa judul itu cocok dengan temanya.
-Sebuah judul yang baik akan merangsang perhatian pembaca dan akan cocok dengan temanya.
- Judul hanya menyebut ciri-ciri yang utama atau yang terpenting dari karya itu, sehingga pembaca sudah dapat membayangkan apa yang akan diuraikan dalam karya itu.
-Ada judul yang mengungkapkan maksud pengarang, misalnya dalam sebuah laporan eksposisi, contohnya :
“Suatu Penelitian tentang Korelasi antara Kejahatan Anak-anak dan Tempat Kediaman yang Tidak Memadai”.
Syarat judul yang baik
-harus relevan, judul harus mempunyai pertalian dengan temanya, atau dengan beberapa bagian yang penting dari tema tersebut.
-judul harus dapat menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi buku atau karangan.
-harus singkat, tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Bila harus membuat judul yang panjang, ciptakanlah judul utama yang singkat dengan judul tambahan yang panjang.
-tidak provokatif.
Judul karangan sedapat-dapatnya :
A. singkat dan padat,
B. menarik perhatian, serta
C. menggambarkan garis besar (inti) pembahasan.
Contoh : Upaya menurunkan risiko bahaya letusan gunung Penanggulangan krisis air di Jakarta
Tujuan perlu dirumuskan dengan gamblang agar jelas apa yang akan dicapai oleh tulisan ini.
Tujuan dapat diungkapkan dengan kata operasional :
-Menanggulangi
-Mengurangi
-Menemukan
-Meningkatkan
-Mengoptimalkan
-Mengevaluasi
-Mengendalikan
Tambahan :
Banyak orang beranggapan bahwa topik = judul.
Topik merupakan pokok yang akan diperikan atau masalah yang akan dikemukakan.
Judul adalah nama karya tersebut.
Tema lebih luas lingkupnya dan biasanya lebih abstrak; tema dapat dibagi-bagi menjadi beberapa topik. Dari topik dapat muncul judul-judul.
Walaupun topik yang dipilih sama, tetapi makksudnya berlainan, maka tema yang dihasilkan juga lain. Selanjutnya penggarapan dan materi-materi yang dipilih pun berbeda.
Setelah topik ditetapkan, maksud topik diuraikan langkah selanjutnya membuat sebuah rumusan tentang masalah dan tujuan yang akan dicapai. Perumusan itu tidak lain adalah tema karangan. Tema karangan itu berbentuk satu kalimat, satu alinea.
2. Mengumpulkan bahan
Sudah punya tujuan, dan mau melangkah, lalu apa bekal anda? sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan. bagaimana ide, dan inovasi dapat diperhatikan kalau tidak ada hal yang menjadi bahan ide tersebut muncul. buat apa ide muluk-muluk kalau tidak diperlukan. perlu ada dasar bekal dalam melanjutkan penulisan.
Untuk membiasakan, kumpulkanlah kliping-kliping masalah tertentu (biasanya yang menarik penulis) dalam berbagai bidang dengan rapi. hal ini perlu dibiasakan calon penulis agar ketika dibutuhkan dalam tulisan, penulis dapat membuka kembali kliping yang tersimpan sesuai bidangnya. banyak cara memngumpulkannya, masing-masing penulis mempunyai cara masing-masing sesuai juga dengan tujuan tulisannya.

3. Menyeleksi bahan
Sudah ada bekal, dan mulai berjalan, tapi bekal mana yang akan dibawa? agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. berikut ini petunjuk-petunjuknya :
1. catat hal penting semampunya.
2. jadikan membaca sebagai kebutuhan.
3. Banyak diskusi, dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah.
4. Membuat kerangka
Bekal ada, terpilih lagi, terus melangkah yang mana dulu? perlu kita susun selangkah demi selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar ditengah jalan. kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur.
Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi, atau uraian per bab. kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna.
Berikut fungsi kerangka karangan :
a. memudahkan pengelolaan susunan karangan agar teratur dan sistematis
b. memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan
c. membantu menyeleksi materi yang penting maupun yang tidak penting

Tahapan dalam menyusun kerangka karangan :
a. mencatat gagasan. Alat yang mudah digunakan adalah pohon pikiran (diagram yang menjelaskan gagasan-gagasan yang timbul)
b. mengatur urutan gagasan.
c. memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab
d. membuat kerangka yang terperinci dan lengkap
Kerangka karangan yang baik adalah kerangka yang urut dan logis. soalnya bila terdapat ide yang bersilangan, akan mempersulit proses pengembangan karangan (karangan tidak mengalir).